Ribuan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang ditujukan bagi warga miskin ditahan alias tidak dibagikan oleh sejumlah pemerintah daerah. Kartu yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan data di lapangan. Penerima kartu Jamkesmas juga harus kecele karena rumah sakit tidak bersedia menerima saat dipergunakan berobat.

Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Dinas Kesehatan setempat setidaknya menahan tidak kurang dari 2.300 kartu Jamkesmas. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Guntur Subiyantoro, kartu tersebut ditahan atau tidak dibagikan karena calon penerimanya tidak memenuhi kriteria. “Ada  yang sudah meninggal dunia, ada yang berstatus sebagai PNS, ada pula yang sudah pindah rumah atau tidak ditemukan alamatnya,” kata dia.

Guntur mengatakan kartu tersebut pada awalnya sudah dibagikan melalui aparat pemerintahan. Namun pada saat hendak diserahkan, ternyata data di lapangan tidak sesusai dengan data dalam kartu. “Akan dikembalikan pada Kementrian Kesehatan karena memang di lapangan faktanya tidak layak dibagikan, seperti PNS yang sudah memiliki askes masih mendapat kartu Jamkesmas,” tegasnya.

Menurut Guntur, pada tahun 2013,  Kabupaten Sukoharjo mendapatkan alokasi kartu Jamkesmas sebanyak 255.199. Jumlah tersebut menurun karena sebelumnya mendapatkan lebih dari 275.000. Guntur mengatakan proses pendataan dilaksanakan pemerintah pusat melalui BPS. “Kami juga heran ada PNS masuk Jamkesmas tetapi justru ada warga miskin yang tidak mendapatkan. Saat pendataan memang tidak melibatkan pihak desa,” ujarnya.

Kekacauan data penerima Jamkesmas juga terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di daerah tersebut, ratusan warga yang sudah meninggal dunia tercantum sebagai penerima Jamkesmas. Menurut Kepala Desa Balak, Kecamatan Cawas, Klaten, Sukarjo, dari 1.540 warga penerima jamkesmas yang tersebar di 15 RW, terdapat lebih dari 100 warga yang meninggal dunia. “Belum lagi yang nama dan alamatnya tidak sesuai dengan KTP jumlahnya banyak sekali,” kata dia.

Di Kota Solo, setidaknya ada seratusan warga miskin yang namanya terhapus dari daftar penerima Jamkesmas. Mereka ini pada tahun 2012 adalah penerima Jamkesmas, tetapi di tahun 2013 tidak lagi mendapatkannya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Sri Wahyuningsih, jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah. “Jika ada warga yang tahun lalu memperoleh Jamkesmas, tahun ini tidak kami harap segera melapor, bisa ke Puskemas atau ke kelurahan,” kata dia.

Menurut Wahyuningsih, Pemerintah Kota Solo akan mengupayakan pemberian Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) kategori Gold untuk menggantikan Jamkesmas. PKMS Gold merupakan kebijakan Pemerintah Kota Solo dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima Jamkesmas. “Jaminan yang diberikan juga hampir sama,” ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya berdasarkan surat pengantar pengiriman kartu Jamkesmas, Kota Solo mendapat kartu sebanyak 145.569 kartu,. Jumlah tersebut mengalami kenaikan karena di tahun 2012, penerima Jamkesmas di Solo hanya 119.000 orang. . Wahyuningsih mengatakan setelah dihitung ulang, ternyata jumlah kartunya hanya 135.412. Itu pun tidak semua dalam kondisi baik karena ada 464 yang rusak.

Belum Bisa Digunakan
Meski pun sudah dibagikan sejak akhir bulan Desember lalu, kartu Jamkesmas tersebut juga belum digunakan. Pihak rumah sakit selalu menolak penggunaan Jamkesmas 2013 dan meminta biaya pengobatan dari pasien dengan alasan kartu tersebut memang belum bisa dimanfaatkan. “Masih menunggu instruksi dari Kementerian (Kesehatan),” kata dia.

Karena belum bisa dipergunakan, pihak rumah sakit pun menolak dan meminta pemilik Kartu Jamkesmas untuk tetap membayar biaya pengobatannya. Seperti yang dialami Sadiman, warga Dukuh Jowo, Desa Balak, Kecamatan Cawas. Penderita gagal ginjam itu terpaksa batal melakukan hemodialisa alias cuci darah lantaran kartu Jamkesmas miliknya tak bisa dimanfaatk

Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno mengaku menerima banyak keluhan dari warganya karena tidak bisa berobat secara gratis meski sudah mendapatk PKMS. "Kami menerima banyak keluhan warga soal itu. “Warga miskin yang mestinya bisa berobat gratis, terpaksa harus menanggung biaya pengobatan karena kartu Jamkesmasnya belum bisa digunakan. Rumah sakit beralasan, belum ada SK Menkes soal Jamkesmas," kata dia.

Guntur membenarkan jika kartu Jamkesmas 2013 belum bisa digunakan. Dinas Kesehatan dan rumah sakit juga masih menunggu intruksi dari Kementerian Kesehatan. Menurut Guntur kartu Jamkesmas 2013 belum memiliki payung hokum. “Kalau belum ada payung hukumnya, kami dan rumah sakit tentu tidak berani melaksanakannya,” kata dia. =/bs\=