JAKARTA - Adik Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng menyebut partai politik, anggota DPR dan eksekutif terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON) Hamabalang, Bogor, Jawa Barat. Rizal menegaskan, hal itu diketahui berdasarkan hasil penelusurannya dan Tim Elang Hitam.

Menurut Rizal, dalam penentuan dana senilai Rp2,5 triliun, hak budgeting dipegang DPR dan dicairkan pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo. Dalam anggaran yang akhirnya dicairkan Menkeu tersebut, diduga juga ada campur tangan Ketua Fraksi partai penguasa di DPR pada 2010 lalu.

"Di DPR Fraksi partai penguasa itu adalah Partai Demokrat dan pada saat kasus Hambalang 2010 siapa ketua Fraksi Partai Demokrat dan juga anggota Komisi X DPR?," kata Rizal kepada wartawan, di kantor Freedom Institute, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2012).

Selain itu, kata dia, berdasarkan laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kalau kontrak tahun jamak dalam pencairan dana Hambalang telah melanggar peraturan perundangan.

"Dana tersebut dicairkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Anny selaku Direktur Jenderal Anggaran 2010 dan saat ini menjabat sebagai wakil menkeu," ujarnya.

Dalam kasus Hambalang, sambung dia, pembebasan tanah yang bertahun-tahun tidak selesai tiba-tiba saja dalam setahun tanah tersebut dapat selesai. Ini disebabkan karena mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) punya hubungan dekat dengan Anny.

"Itulah sebabnya bukan wafid dan timnya yang ambil sertifikat, tapi Ignatius Mulyono yang sudah ngaku ada perintah lagsung dari oknum di Demokrat," tuturnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2010 lalu Ketua Fraksi Demokrat dijabat oleh Anas Urbaningrum yang juga saat itu menjabat sebagai anggota Komisi X. Nama Anas sendiri juga disinggung oleh Nazaruddin sebagai salah satu penerima aliran dana Hambalang.-(okezone)-