SEO BLOG & TEMPLATES
ENSIKLOPEDIA KINERJA APARATUR NEGARA
D I R E K T O R I
Amung Us
CB Magazine »
EKSEKUTIF
»
Terkait Kolusi Dana Gempa, Walikota Padang akan Pecat Belasan Lurah
Terkait Kolusi Dana Gempa, Walikota Padang akan Pecat Belasan Lurah
Posted by CB Magazine on |
EKSEKUTIF
Padang, — Ini peringatan bagi camat maupun lurah yang bermain-main dengan dana bantuan gempa 2009. Walikota Padang, Fauzi Bahar menegaskan akan bertindak tegas bagi camat dan lurah yang berkolusi memalsukan data penerima gempa di daerah masing-masing.
“Saya sudah mengantongi belasan lurah yang akan diberhentikan karena terbukti berkolusi dalam pencairan dana gempa. Nama-namanya tentu kita rahasiakan. Ini dimaksudkan agar ada efek jera,” ujar Walikota Padang Fauzi Bahar usai melantik 211 eselon IV di lingkup Pemko Padang, kemarin di Palanta Kota Padang.
Fauzi juga mengajak masyarakat agar berani melaporkan indikasi pemotongan dana gempa oleh tim pendamping masyarakat (TPM), fasilitator kelurahan (faskel), dan lurah ke pihak berwajib.
“Jangan segan-segan untuk melaporkan, apalagi kalau ada bukti konkret, bisa langsung saya cek laporan tersebut,” ujarnya.
Sebaliknya, bagi lurah yang sukses menyalurkan bantuan dana gempa tanpa gejolak, akan diberi penghargaan seperti dipromosikan menjadi sekretaris kecamatan bahkan camat. “Reward and punishmentini dimaksudkan menyemangati dan mengontrol kinerja,” tegasnya.
Pemko melantik 211 pejabat eselon IV, terdiri atas 41 lurah, dua kepala seksi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan 168 kasi di sejumlah kelurahan. Pelantikan ini dipengaruhi dengan penggabungan sejumlah SOTK.
Secara terpisah, pengamat kebijakan publik, Eka Vidya Putra menjelaskan, langkah tegas Pemko perlu didukung untuk memberi efek jera bagi penyunat dana gempa.
Dengan begitu, lurah atau aparatur pemerintahan akan bekerja dengan baik dan benar.
Dengan tindakan tegas, memperlihatkan keseriusan Pemko menjalankan fungsinya. “Lurah adalah pelayan masyarakat. Tidak dibenarkan posisi atau jabatan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” katanya. /padek\ .
Tweet
Top 5 Popular of The Week
-
Temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tentang proyek penanggulangan banjir di Perumnas 3 Kelurahan Aren Ja...
-
CIANJUR - Selain salah satu paslon dilaporkan ke Bawaslu RI, Tim Advokasi Paslon Pilkada Kabupaten Cianjur nomor tiga, Suranto-Aldwin Raha...
-
SRAGEN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sragen menjatuhkan vonis pidana sebulan penjara kepada Camat Sambirejo Suhariyanto karena terb...
-
Bandung - Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2016 di Jabar telah diteken Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Upah tertinggi yakni Kabupaten K...
-
Jakarta,-- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap Direktur PT Ciputra Optima Mitra Rudiyanto, Selasa (24/11) sore. Rudiya...
-
Kepala Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Ikin Sodikin, terdakwa kasus pelanggaran kampanye Pilkada Pangandaran, divonis...
-
Cianjur - Dari 1.240.000 surat suara yang diterima KPUD Cianjur, Jawa Barat, untuk keperluan Pilkada 9 Desember mendatang, sekitar 2,5 perse...
-
Cianjur – Akhirnya, sejumlah pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Cianjur 2105 dilaporkan ke sejumla...
-
JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji ada atau tidak tindak pidana kasus korupsi dalam pencatutan nama Presiden Joko Widod...
-
JAKARTA, -- Enam tersangka kasus korupsi di Bank BRI cabang khusus Jakarta tidak ditahan dan hanya dikenakan status pencekalan. “Mere...
