Ilustrasi Demo Cianjur

Pamekasan, -- : Hasil penelitian sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Pamekasan menyebutkan dugaan korupsi bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang terjadi di wilayah itu mencapai Rp58,8 miliar per tahun.

Juru bicara LSM Satuan Aksi Mahasiswa Revolusi (Samar) Pamekasan Hamdi Djibril, Minggu (10/3), menyatakan perhitungan jumlah kerugian negara sebesar Rp58,8 miliar per tahun itu dengan asumsi pembagian raskin dilakukan sebanyak enam bulan dalam setahun.

"Asumsi yang kami tetapkan ini adalah asumsi terendah. Sebab di beberapa desa faktanya ada yang hanya dibagikan tiga kali dalam setahun, bahkan ada yang hanya sekali saja," katanya.

Di Pamekasan, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan.

Jumlah itu setara Rp9.811.530.000 per bulan dengan harga tebus Rp6.000 per kilogram.

Dalam setahun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bantuan raskin kepada masyarakat Pamekasan sebanyak Rp127,5 miliar, termasuk bantuan raskin ke-13 setiap tahunnya.

"Korupsi bantuan raskin di Pamekasan ini sebenarnya sudah sangat parah," katanya.

Oleh karenanya, pemerintah sebaiknya melakukan kajian ulang program bantuan ini. Pasalnya dengan banyaknya uang negara yang dikorupsi, program bantuan untuk pemberdayaan masyarakat itu tidak bermanfaat dengan baik.

Samar merupakan satu-satunya LSM yang selama ini gencar memprotes dugaan korupsi bantuan raskin oleh oknum pejabat di lingkungan pemkab Pamekasan. - (atr) - .

CIANJUR, -- Puluhan massa yang tergabung dalam Somasi (Solidaritas Masyarakat Sunda Cianjur) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, Kamis (28/2/13). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur segera mengusut tuntas dan memberikan kejelasan hukum kasus mantan Direktur Umum PDAM Cianjur, YJ.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan PDAM Tirta Mukti yang terjadi sepanjang tahun 2007-2011 tersebut sebelumnya sudah dalam penanganan Kejari Cianjur. Namun, mereka menilai kasus PDAM Gate itu dinilai berlarut-larut tanpa ada kejelasan hukum yang tetap.

"Kami ingin Kejari memberikan kejelasan hukum terkait kasus tersebut. Jika memang sudah ada bukti dan saksi adanya pelanggaran yang dilakukan mantan Dirut PDAM, YJ segera  saja ditetapkan sebagai tersangka," kata koordinator aksi, Andy Syarif Hidayatullah.

Andy mengatakan kasus korupsi di PDAM ini sudah lama ditangani Kajari Cianjur. Namun, hingga kini kasusnya seperti hilang dan tidak ada kejelasan.

"Kami mendesak pihak kejari segera menetapkan status hukum mantan Dirut PDAM Tirta Mukti, YJ yang diduga telah merugikan uang konsumen sebesar Rp 2,7 miliar. Sudah jelas dalam kasus tersebut, uang PDAM digunakan YJ untuk memperkaya dirinya sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut Andy mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus PDAM tersebut sudah berlangsung sekitar setahun lebih. Namun pihaknya mengaku heran hingga saat belum ada ketetapan hukum terhadap para pelakunya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cianjur, Haerdin menuturkan sangat mengapresiasi aksi yang dilakukan Somasi tersebut. Menurut dia, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan kepada pihaknya dalam menangani kasus PDAM Cianjur yang tengah bergulir.

"Kasus ini tidak berhenti, kami masih melakukan proses penyelidikan. Secepatnya kita akan tuntaskan kasus ini dan segera melimpahkan ke pengadilan. Mohon doanya saja, saya dan tim sedang bekerja. Kalau bulan ini bisa digelar, kita akan gelar kasusnya," tuturnya.-(pr)-.

JAKARTA , --  Sebuah borgol dengan lingkar gelang seukuran pinggang orang dewasa mendarat di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jl. HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).

Borgol raksasa ini sengaja dititipkan oleh Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Anti Cikeas kepada KPK dengan harapan komisi pimpinan Abraham Samad itu segera tangkap dan adili Edhie Baskoro (Ibas) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono yang menurut mereka terlibat dalam kasus korupsi Hambalang.

Serah terima borgol dilakukan oleh Laode Ahmadi, aktivis HMI dari Universitas Nasional (Unas) kepada jajaran KPK yang diwakili oleh Yuyuk Andriati, Staf Humas KPK, di teras Gedung KPK, sekitar pukul 14:00 WIB.

“Borgol ini sengaja kami titipkan kepada KPK sebagai simbol agar KPK memborgol anak dan isteri Presiden, yaitu Ibas dan Ani Yudhoyono,” kata Laode, saat menyerahkan borgol.

Penjelasan kenapa KPK mesti tangkap Ibas dan Ani pun dipertegas Laode bersama puluhan rekannya melalui orasi di tepi jalan depan Gedung KPK. Dalam orasinya, mereka mengaku kecewa dengan KPK yang menurut mereka tidak lagi tegas dalam menguak sejumlah kasus korupsi. “KPK tidak jantan dalam menguak dalang korupsi yang sebenarnya, terutama yang melibatkan keluarga Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.”

Hal itu, lanjut mereka, terlihat jelas dari tebang pilihnya KPK dalam membongkar adanya aliran uang dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ke Ibas dan Ani.

“Padahal BAP Mindo Rosalina dan keterangan M. Nazaruddin menyebutkan bahwa ada campur tangan Cikeas dalam pengaturan proyek Hambalang tersebut,” teriak Mustofa Khidir, Ketua HMI Cabang Jakarta Timur.

Dalam aksi, massa yang berjumlah sekitar 20-an orang itu juga meminta kepada KPK untuk menolak keras intervensi yang dilakukan oleh pihak Istana dan berharap pimpinan KPK dapat bijaksana dalam memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meski sempat menyebabkan kemacetan, aksi unjuk rasa yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut berjalan aman dan tertib. - (pkt) - .

Jakarta, -- Petisi 28 memenuhi janjinya untuk melaporkan Wakil Presiden Boediono ke Kejaksaan Agung hari ini. Sebelumnya mereka berencana bertemu Jampidsus Andhi Nirwanto, tapi diarahkan ke bagian pengaduan.

Aktivis petisi 28 Hari Rusly Moti bersama delapan orang lainnya menyatakan, kedatangannya untuk menyerahkan dokumen putusan Mahkamah Agung soal putusan tiga direksi Bank Indonesia, yang sudah divonis ditingkat kasasi. Anehnya, hanya Boediono yang tidak diadili.

"Kehadiran kami untuk melaporkan tiga dokumen kasasi MA terkait BLBI, di dalam tiga dokumen itu dengan jelas dan tegas menyebutkan Boediono sebagai direksi BI saat itu turut serta ambil putusan menyalahgunakan wewenang," ungkap Rusli di Kejaksaan Agung, Kamis (31/1/2013).

Bagi petisi 28, tiga dokumen tersebut, Kejaksaan Agung tidak punya alasan tidak meneruskan kasus BLBI yang melibatkan Boediono.

"Segera memanggil, memeriksa, memanggil dan menahan Boediono. Kalau Kejaksaan Agung tidak berani kami mencurigai Kejagung antek skandal BLBI, turut serta menikmati BLBI. Kejagung harus tunjukkan bersih dari BLBI," tegasnya.

Hari berharap kasus ini segera diselesaikan. Bila ini dibiarkan, akan jadi preseden buruk bagi bangsa ini.

Rencananya, petisi 28 akan mendatangi beberapa tokoh masyarakat serta ahli hukum seperti, Din Syamsudin, Hasyim Muzadi, PGI, KWI, Yusril Izha Mahendra, Adnan Buyung Nasution, Jimly Assidiqie, Mahafud MD, dan Ketua KPK Abraham Samad.

Boediono dinyatakan oleh MA terlibat dalam skandal bersama direksi BI lainnya, karena menyalahgunakan kekuasaan sewaktu menjabat direktur BI tahun 1997, yang menyebabkan kerugian negara Rp18 triliun. -/inl\-

Palembang, -- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan, Anwar Sadat, bersama 25 aktivis dan petani Kabupaten Ogan Ilir ditangkap aparat Polda setempat saat terjadi kericuhan pada aksi unjuk rasa di Palembang, Selasa sore.

Kepala Divisi Pengembangan dan Pengorganisasian Walhi Sumsel Hadi Jatmiko di Palembang, Selasa malam, mengatakan, saat ini tim advokasi Walhi dan LBH Palembang sedang berupaya menempuh jalur hukum kasus kericuhan yang mengakibatkan sejumlah aktivis dan petani mengalami luka-luka dan diamankan polisi, serta berusaha membebaskan mereka yang masih ditahan.

Hadi menjelaskan, kondisi Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Sadat yang masih berada di Mapolda Sumsel, mengalami luka robek pada bagian kepalanya, diduga karena terkena pukulan aparat kepolisian.

Sedangkan kondisi 25 aktivis dan petani yang juga ikut diamankan polisi, antara lain Dedek Chaniago staf Poper Walhi Sumsel dengan kondisi luka memar di sekujur tubuh, Doni Agustian aktivis Walhi dengan luka memar di beberapa bagian tubuhnya, Kadiv Humas Serikat Petani Sriwijaya (SPS) Kabupaten Musi Banyuasin mengalami luka memar di wajah.

Kemudian Ahmad Yani pengurus SPS Kabupaten Ogan Komering Ilir luka di bagian muka, Muhammad dari SPS Desa Betung, Kabupaten Ogan Ilir mengalami keretakan tulang di bagian dada.

Fikri dari SPS Desa Sunur Kabupaten Ogan Ilir kondisinya mengalami Luka memar di bagian kepala, Kamal dari SPS Desa Sunur mengalami luka robek di bagian kepala, Memet dari Persatuan Pemuda Islam Sumsel mengalami luka memar, dan Rosita dari SPS Betung Ogan Ilir mengalami luka memar pada bagian punggung dan paha.

Menurut Hadi, pemukulan serta penangkapan terhadap aktivis dan petani yang sedang berjuang mendapatkan kembali lahan mereka yang kini dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII untuk perkebunan tebu dan Pabrik Gula Cinta Manis di Ogan Ilir, sangat disesalkan.

Anggota Polri, kata dia, seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat bukan malah sebaliknya melakukan tindakan brutal dan terkesan hanya berpihak kepada perusahaan milik negara itu.

Walhi Sumsel bersama elemen masyarakat lainnya terus berupaya dapat membebaskan rekan-rekan mereka yang diamankan polisi.

Pihaknya juga tetap akan terus memperjuangkan lahan milik masyarakat yang bersengketa serta tuntutan lainnya.

Selain menurunkan tim advokasi, menurut Hadi, Walhi Sumsel dan elemen lainnya akan melakukan aksi solidaritas dengan menurunkan massa yang lebih banyak.

Belum diperoleh penjelasan dari Polda Sumsel berkaitan dengan persoalan ini.=/atr\=

JAKARTA - Majelis hakim yang menangani kasus korupsi dengan terdakwa mantan anggota Banggar DPR RI, Angelina Sondakh, dinilai telah melakukan kekeliruan dalam memutuskan perkara tersebut. Indonesian Corruption Watch (ICW) mensinyalir kekeliruan tersebut tampak dalam putusan hakim yang hanya menjatuhkan vonis empat setengah tahun kepada Anggie.

Karena itu, LSM antikorupsi tersebut mendatangi Komisi Yudisial (KY) untuk mengadukan kejanggalan putusan tersebut. "Laporan ini terkait putusan Anggie yang kami nilai keliru, sehigga perlu di kritisi agar masyarakat tahu," ungkap peneliti ICW, Febri Diansyah, di Gedung KY, Senin (28/1).

Febri menjelaskan, vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Anggie sangat ringan, yakni hanya empat setengah tahun. Dalam hal ini, hakim dinilai lebih memilih membuktikan Pasal 11 UU Tipikor yang ancaman hukuman maksimalnya hanya lima tahun.

"Padahal, terdapat beberapa fakta di persidangan yang cukup kuat untuk membuat para hakim menyatakan Pasal 12 huruf a terbukti dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Jadi, kalau Pasal 12 ini digunakan, tidak menutup kemungkinan Anggie akan dihukum empat sampai 20 tahun," urainya.

Sesuai fakta persidangan, ICW sangat yakin mantan Puteri Indonesia itu mempunyai peran aktif dalam komunikasi baik dengan Nazarudin maupun dengan Mindo Rosalina Manulang. Pertemuan tersebut menurut ICW terjadi secara langsung dan juga melalui BBM untuk membicarakan tentang vee proyek.

Komisioner Bidang Pengawasan KY Suparman Marzuki mengatakan, pihaknya tentu akan memeriksa terlebih dahulu untuk memastikan langkah selanjutnya yang akan dilakukan KY. "Yang jelas, jangan menilai pilihan hakim itu selalu buruk, agar tidak terkesan setiap ada pengaduan berarti hakim ada "main" dengan pihak tertenti," katanya.

"Tapi, setiap ada pengaduan terkait putusan haki dalam perkara apapun, termasuk dalam penanganan kasus korupsi tetap kami lakukan langkah-langkah sesuai peran yang diamanahkan UU kepada KY, bilamana memang meyakinkan terjadi kekeliruan kami pasti akan menindaklanjutinya,’’ tegas Suparman. =/jppn\=

Jakarta, -- : Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Persatuan Gerakan Serikat Pekerja (Progresip) berunjuk rasa di depan Mapolda Metro Jaya. Mereka meminta polisi menghentikan aksi premanisme di banyak perusahaan di Kabupaten Bekasi selama ini.

Sambil berorasi secara bergantian, para buruh juga melengkapi diri dengan spanduk dan poster yang bertuliskan 'Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis Buruh'.

"Kami minta Kapolda Metro Jaya untuk menuntaskan premanisme di Kabupaten Bekasi," kata Juminsih, koordinator unjuk rasa, Minggu (27/1/2013).

Buruh juga menuntut agar Kapolres Bekasi Kabupaten dicopot dari jabatannya lantaran telah membiarkan aksi premanisme yang selama ini membekingi banyak perusahaan di Kabupaten Bekasi.

"Kapolda Metro Jaya harus bertanggung jawab terhadap penetapan tersangka kawan kami Sultoni. Dan copot Kapolres Bekasi Kabupaten," tegasnya.

Akibat aksi ini, arus lalu lintas di ruas Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, sedikit tersendat lantaran massa pengunjuk rasa memakan sebagian badan jalan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan petugas Sabhara dan Lalu Lintas Polda Metro Jaya. =/lp6\= .

PADALARANG,  -- Bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan (PPIP) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga telah disunat oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara keseluruhan, besar potongan mencapai miliaran rupiah.

Pada TA 2012 lalu, ada 22 desa di KBB yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan tersebut. Ke-22 desa penerima dana PPIP tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah diusulkan Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) KBB.

Setiap desa seharusnya menerima bantuan Rp 250 juta. Namun, di lapangan, meski dana bantuan sempat diterima secara utuh sebesar Rp 250 juta per desa, dana yang telah dicairkan melalui rekening itu kemudian harus dipotong untuk disetorkan ke sejumlah pihak yang sejak awal diduga telah melakukan kesepakatan tidak tertulis dengan pihak penerima bantuan.

"Potongannya lumayan besar hingga Rp 70 juta per desa. Rinciannya Rp 30 juta untuk broker, sisanya untuk pihak lain seperti petugas dan pengawas. Dalam realisasinya, dana yang diterima desa rata-rata hanya Rp 180 juta per desa," jelas Ketua Lembaga Monitoring Community KBB, Dona Hermawan, di Padalarang, Selasa (22/1). Jika ditotal, pemotongan itu mencapai Rp 1.540.000.000.

Berdasarkan hasil investigasinya di lapangan, kata Dona, dana sebesar Rp 250 juta itu memang masuk dan diterima secara utuh oleh setiap desa melalui organisasi masyarakat setempat (OMS) yang ditunjuk kepala desa masing-masing. Namun, kata dia, setelah dana itu cair, dananya langsung disetorkan ke sejumlah broker atau calo yang disebut-sebut telah berjasa memuluskan desa bersangkutan sebagai penerima bantuan.

Dijelaskannya, menurut pengakuan sejumlah kepala desa dan pengurus OMS yang memperoleh bantuan PPIP tersebut, mereka rata-rata terpaksa menyetor sebagian dana yang diperoleh tersebut karena sebelumnya sudah terlibat dalam kesepakatan dengan pihak broker atau calo.

Saat itu kata dia, pihak calo menjanjikan akan memasukkan desa yang ditawarinya sebagai penerima bantuan PPIP asalkan setelah dananya cair harus menyetor sejumlah uang sebagai balas jasa. Ia menyebut, para calo atau broker PPIP ini adalah orang-orang partai politik (parpol) dan petugas yang memiliki akses atau jaringan ke pusat untuk menggolkan bantuan ini.

"Jadi sebagai timbal balik telah dimasukkan sebagai penerima bantuan, pihak desa harus menyetor sekitar Rp 30 juta. Jumlah ini ditentukan oleh si broker," ujar Dona.

Tak hanya itu, pihak desa pun, kata dia, mengaku masih harus menyetor ke sejumlah pihak seperti pengawas kegiatan, satuan kerja (satker) bahkan hingga dinas. Rata-rata setiap desa menghabiskan anggaran Rp 70 juta untuk menutup sana sini sebagai balas jasa termasuk adanya pengkondisian dana (gratifikasi) dengan dalih pengamanan.

Ia menambahkan selain adanya pemangkasan dan program PPIP tersebut, pelaksanaan programnya juga menyalahi aturan. Pasalnya, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) seharusnya program tersebut merupakan program swakelola atau dikelola sendiri oleh masyarakat.

"Namun di lapangan ternyata, realisasi ini beralih menjadi kontraktual atau dikerjakan oleh pihak ketiga. Ini kan tidak benar," ungkapnya.

Ia menduga pengkondisian program yang berubah menjadi dikerjakan pihak ketiga bertujuan untuk menutupi kekurangan anggaran yang sebagian telah dialokasikan untuk menutupi balas jasa para broker dan sejumlah pihak yang ikut bermain. Para broker pun, kata dia, kemudian mengarahkan agar pelaksanaan program PPIP di desa itu dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Namun, kata dia, cara tersebut justru menyisakan "borok" luar biasa pada hasil pekerjaannya seperti pembangunan jalan, pipanisasi, sanitasi dan pembangunan saluran irigasi pertanian. Hal itu, jelas dia, tampak dari kualitas serta kuantitas hasil pekerjaan pihak ketiga tersebut.

Ia mencontohkan, sesuai hasil temuannya di lapangan, dalam tahapan perencanaan pada kegiatan pengaspalan pengajuan penggunaan (koefesien) aspal telah disepakati sebesar 4 kg /m2, namun kondisi faktual di lapangan pengaspalan tidak lebih dari 2 kg/m2.

"Dugaan pengurangan spek ini bisa dibuktikan jika melihat kualitas dan kuntitas hasil pekerjaan. Lihat saja pengaspalan jalan yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai," beber pria berjanggut tebal ini.

Berdasarkan hasil investigasi serta sejumlah bukti yang diperoleh dalam dugaan penyelewengan dana PPIP itu, kata dia, pihaknya telah melaporkan Kepala Dinas Cipta karya dan Tata Ruang serta Kepala Bidang Prasarana Lingkungan Pemukiman kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat karena terindikasi telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang berkonspirasi dengan desa-desa penerima bantuan PPIP 2012.

"Kami mendesak Kejati untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil kajian kami kegiatan tersebut berpotensi telah merugikan negara lebih dari Rp 1,5 miliar," tandas Dona. =/trbn\= .

Kupang, -- : Ocean Watch Indonesia melaporkan kasus pencemaran minyak di Laut Timor ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut bertujuan menelusuri dugaan gratifikasi antara perusahaan pencemar, PTTEP Australasia, dengan pihak-pihak terkait di Indonesia maupun Australia. Dugaan grafitasi antara lain pihak perusahaan membayar biaya penelitian bagi sebuah perguruan tinggi di Indonesia, pengurangan dana corporate social responsibility (CSR) dari US$5 juta menjadi US$3 juta bagi korban pencemaran lewat pemerintah Indonesia.

"Kami menduga ada konspirasi segi tiga antara PTTEP Australia-Indonesia-Australia dengan cara gratifikasi untuk membiarkan kasus pencemaran tanpa proses penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh bagi rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran tersebut," kata Direktur Eksekutif Ocean Watch Indonesia Herman Jaya seperti disampaikan Direktur Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada Media Indonesia di Kupang, Senin (21/1).

Pencemaran minyak di Laut Timor itu terjadi akibat meledaknya sumur minyak Montara milik PTTEP Australasia di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21n Agustus 2009. Kasus itu terjadi hampir empat tahun lalu, tetapi belum ada proses penyelesaian apapun dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah Indonesia dan Australia. "Kami menduga ada konspirasi segitiga dalam bentuk gratifikasi  sehingga memandang perlu untuk melaporkannya ke KPK," ujarnya.

Laporan yang bersifat pengaduan tersebut, kata Ferdi, agar KPK segera melakukan investigasi penuh atas dugaan kemungkinan terjadinya konspirasi antara PTTEP Australasia dengan pihak-pihak terkait di Indonesia dengan cara gratifikasi untuk meniadakan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor. =/mtvn\= .

GUNUNGKIDUL, -- Anggaran kegiatan outbond anggota DPRD Gunungkidul ke Cisalak Bogor cukup mencengangkan. Anggaran yang disediakan mencapai lebih dari Rp 300 juta untuk tiga hari kunjungan ke Kota Hujan tersebut.

Penelusuran dari Tribun Jogja, anggota yang ikut kegiatan outbond mencapai 44 orang yang terdiri dari 4 staf Sekretariat Dewan dan 40 anggota dewan. Seluruh peserta outbond berangkat menggunakan pesawat terbang.

"Anggaran untuk kegiatan anggota dewan ke Bogor lebih dari Rp 300 juta, namun realisasinya belum tentu sama dengan anggaran yang disediakan,"kata seorang staf Sekwan saat ditemui di kantor Sekwan, Kamis (17/1/2013).

Besarnya anggaran untuk kegiatan outbond anggota dewan ini banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat Gunungkidul. Salah satunya Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Kajian dan Study Sosial, Aminudin Aziz, mengatakan secara hukum kegiatan yang dilaksanakan tersebut sah-sah saja. Namun di sisi lain, hal tersebut merupakan pemborosan."Harus dilihat dari sisi efektifitasnya. Kalau menurut saya merupakan pemborosan," katanya.

Aziz mengungkapkan, setelah melakukan kegiatan outbond ini nantinya anggota dewan harus bisa menunjukkan peningkatan kinerjanya. Masih banyak pekerjaan rumah pembahasan Raperda yang belum selesai. Setelah pulang dari kegiatan outbond ini nantinya dewan harus bisa membuktikan kepada masyarakat."Kita lihat saja setelah pulang dari Bogor hasilnya seperti apa. PR dewan masih banyak," ucapnya. -/trbn/-

JAKARTA, -- Pengacara publik, Farhat Abbas, kembali dilaporkan ke polisi terkait "kicauannya" di Twitter pada Rabu (9/1/2013). Kali ini Farhat dilaporkan oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Sebelum laporan PITI itu, Komunitas Intelektual Muda Betawi (KIMB) dan Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), Kamis (10/1/2013) siang, juga melaporkan Farhat atas pernyataannya soal sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Farhat juga menyinggung masalah etnis Basuki.

"Tujuannya memberi pelajaran. Kita terdiri dari ribuan suku dan mayoritas Islam. Islam saja tidak membedakan manusia berdasarkan rasis dan diskriminasi," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PITI Anton Medan saat melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, Kamis.

Dalam laporannya, PITI menyebut Farhat melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PITI menyatakan bahwa seharusnya pendapat Farhat terkait pelat nomor pejabat DKI Jakarta tidak menyinggung masalah etnis dengan penekanan menggunakan tanda seru. Menurut PITI, pernyataan itu dapat menunjukkan kebencian kepada etnis tertentu.

Dalam kesempatan tersebut, Anton menilai Farhat tidak pantas mencalonkan diri menjadi presiden RI sebab tidak paham konsep kebangsaan dari negara Indonesia yang beraneka ragam. "Jadi, pengacara tidak paham konsep kebangsaan, orang gitu (Farhat) enggak bisa nyalon jadi presiden," seloroh Anton yang memiliki nama lain Ramdhan Effendi.-(kps)-

JAKARTA, -- : Komunitas Intelektual Muda Betawi (KIMB) siang ini mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya untuk melaporkan Farhat Abbas terkait pernyataannya di jejaring sosial Twitter. Dalam "kicauannya", Farhat dianggap menyerang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara rasial.

"Kami telah melaporkan Farhat Abbas karena telah melanggar UU 40 Tahun 2008 Pasal 4 dan 16 dengan tuduhan SARA dan UU ITE No 27 ayat 2 terkait 'kicauannya' di Twitter," kata Ketua KIMB Ramdan Alamsyah, Kamis (10/1/2013).

Ramdan mengatakan, jika Farhat berniat serius ingin mencalonkan diri menjadi presiden RI, maka ia tidak seharusnya berkomentar seperti itu. Anggota Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) menilai bahwa serangan terhadap etnis tertentu yang ditulis dalam status Farhat sebetulnya juga merupakan bagian dari Indonesia.

Ramdan menyatakan bahwa laporan itu dibuat agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari karena kasus ini bisa menyebabkan adanya perpecahan di tengah masyarakat. "Harus dilakukan upaya hukum agar menimbulkan efek jera kepada masyarakat agar tidak menjadi berkembang-berkembang ketika tidak ada upaya hukum," kata Ramdan.

Pernyataan kontroversial yang dilontarkan Farhat itu diunggah melalui akun Twitter @farhatabbaslaw pada Rabu pukul 08.03 WIB. Dalam "kicauannya", Fahat merasa keberatan dengan pernyataan Basuki terkait pelat nomor polisi khusus bagi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Farhat memprotes sikap Basuki yang meributkan hal itu di depan publik.

Pernyataan Basuki mengenai pemasangan pelat nomor khusus di mobil pejabat Pemprov DKI itu dilontarkannya pada Jumat (4/1/2013) di Balaikota. Meski belum mendapat konfirmasi kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, kuat dugaan bahwa pelat nomor B 2 DKI dan B 3 DKI telah diberikan Polda Metro Jaya kepada pengusaha.-(kps)-

TANJUNG REDEB, -- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Cabang Berau melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Berau, Senin (7/1/2013).

Puluhan buruh tersebut menuntut agar Kepala Disnakertrans dicopot dari jabatannya karena dinilai telah menghalangi pembentukan Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkayuan dan Pertanian (FSB Hukatan).

Aksi demonstrasi ini berawal dari pencabutan pencatatan pembentukan serikat buruh, FSB Hukatan yang disampaikan secara resmi oleh Disnakertrans pada 21 Desember lalu.

Serikat buruh tersebut menilai, keputusan Disnakertrans merupakan upaya menghalangi perjuangan para buruh.

"Mereka (Disnakertrans) telah menghalang-halangi buruh untuk berserikat, padahal sudah diatur dalam undang-undang," kata Ketua DPC SBSI Kabupaten Berau, Suyadi.

Bahkan pihaknya menuding, Disnakertrans melakukan persekongkolan dengan pihak perusahaan PT Riung Mitra Lestari (PT RML) yang tidak setuju pekerjanya membentuk FSB Hukatan.

Menanggapi hal itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Berau, Syarkawi mengatakan, alasan dicabutnya pencatatan itu disebabkan belum jelasnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di FSB Hukatan.

"Di dalam AD/ART FSB Hukatan hanya menyebutkan, federasi serikat buruh kehutanan, perkayuan dan pertanian, sementara PT Riung Mitra Lestari adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pertambangan," jelasnya.

Selain itu, menurut Syarkawi, di Kabupaten Berau sudah ada serikat buruh pertambangan. "Kalau kami catatkan lagi nanti jadi double (ganda)," tandasnya.

Sebelumnya, pada 17 Desember, PT RML juga mengirimkan surat keberatan atas pencatatan FSB Hukatan dan meminta Disnakertrans untuk mencabut pencatatan pembentukan organisasi buruh tersebut.

Dalam surat dengan nomor; 851/EXT/RML-BECS/XII/2012 tersebut, pihak perusahaan menyebutkan, PT RML merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan, sedangkan FSB Hukatan hanya menyebutkan serikat pekerja dengan bidang khusus, yakni; Perkayuan, Perkebunan dan Pertanian.

Sayangnya, tidak satupun manejemen perusahaan yang hadir untuk dimintai konfirmasi terkait persoalan tersebut. -(trb)-

KEFAMENANU, -- Kebijakan Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Sau Fernandes, yang memberlakukan penggunaan Pertamax untuk mobil pelat merah yang memiliki cylinder capacity (CC) di atas 1.500 mulai 1 Januari 2013 dipertanyakan. Sebab, mobil dinas Bupati TTU malah melanggar kebijakan itu.

Dari pantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Naesleu, Sabtu (5/1/2013), terlihat mobil dinas Bupati TTU Jenis Ford Escape DH 1 D, berbaris rapi mengantre dengan kendaraan umum lainnya di Premium bersubsidi. Sementara BBM Pertamax yang berada persis di sebelahnya tak digubris.

Direktur Lembaga Anti kekerasan masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi NTT Viktor mengatakan, seharusnya pemerintah menjadi teladan dan contoh kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan berdisiplin yang baik.

"Bagaimana masyarakat mau taat kalau contoh kurang elok justru datang dari pemerintah daerah sendiri," sindir Viktor.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang mewajibkan kendaraan-kendaraan keluaran tahun terbaru dan tergolong mewah, serta kendaraan dinas untuk tidak lagi mengisi bensin bersubsidi, dimaksudkan agar tidak terjadi kelangkaan BBM. Adanya dukungan Bupati TTU kepada kebijakan Pemerintah Pusat itu, kata dia, rupanya hanya sebatas ucapan belaka.

"Apakah memang sopirnya yang tidak tahu atau memang biar diisi di bensin subsidi agar ngisinya lebih banyak. Yang jelas hal ini tentunya hal ini tidak elok dipandang karena apapun alasannya, hal ini tidak boleh terjadi," tambah Viktor.

Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes yang hendak dimintai konfirmasinya hingga Minggu (6/1/2013) belum juga mengangkat telepon selulernya. -(kps)-

Jakarta - Dari data yang dirilis Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi (Seknas Fitra) Fakta di tahun 2012, dana taktis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai Rp 102 Miliar atau Rp 8,5 Miliar per bulan.

"Dana taktis itu awalnya Rp 2 miliar, namun di 2011 menjadi Rp 102 miliar," jelas Sekjen Fitra Yuna Farhan di Mampang, Jakarta, Jumat (04/01/2013).

Menurut Yuna, anggaran dana taktis Presiden tidak ada standar yang baku untuk mengatur berapa besaran anggaran operasional Presiden, dan sangat mungkin di tahun 2013 akan meningkat. Ia pun menilai dana taktis Presiden sulit untuk dilacak.

"Dana taktis ini juga lamsam bisa digunakan untuk ke mana-ke mana, karena memang itu hak administratif dia (Presiden). Tapi kalau memang mau fair, Presiden harus berani membuat standarnya dan mekanisme pertanggungjawabannya," ujar Yuna.

Ia menuturkan, dana taktis ini memang belum tentu masuk ke kantong pribadi Presiden, namun bisa saja dana ini dibagi-bagi atau membangun sesuatu.

Ia menambahkan, negara-negara lain sudah ada aturan standar dan mekanisme pertanggung jawaban untuk dana taktis presiden. Tapi Fitra belum mengkaji lebih jauh soal ini di negara lain.

"Kalau aturan ini (dana taktis) tidak ada, susah untuk menjadikan presiden sebagai tauladan dan lokomotif untuk melakukan akuntabilitas anggaran negara," demikian Yuna.-(kc)-