Ilustrasi Demo Cianjur

Pamekasan, -- : Hasil penelitian sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Pamekasan menyebutkan dugaan korupsi bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang terjadi di wilayah itu mencapai Rp58,8 miliar per tahun.

Juru bicara LSM Satuan Aksi Mahasiswa Revolusi (Samar) Pamekasan Hamdi Djibril, Minggu (10/3), menyatakan perhitungan jumlah kerugian negara sebesar Rp58,8 miliar per tahun itu dengan asumsi pembagian raskin dilakukan sebanyak enam bulan dalam setahun.

"Asumsi yang kami tetapkan ini adalah asumsi terendah. Sebab di beberapa desa faktanya ada yang hanya dibagikan tiga kali dalam setahun, bahkan ada yang hanya sekali saja," katanya.

Di Pamekasan, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan.

Jumlah itu setara Rp9.811.530.000 per bulan dengan harga tebus Rp6.000 per kilogram.

Dalam setahun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bantuan raskin kepada masyarakat Pamekasan sebanyak Rp127,5 miliar, termasuk bantuan raskin ke-13 setiap tahunnya.

"Korupsi bantuan raskin di Pamekasan ini sebenarnya sudah sangat parah," katanya.

Oleh karenanya, pemerintah sebaiknya melakukan kajian ulang program bantuan ini. Pasalnya dengan banyaknya uang negara yang dikorupsi, program bantuan untuk pemberdayaan masyarakat itu tidak bermanfaat dengan baik.

Samar merupakan satu-satunya LSM yang selama ini gencar memprotes dugaan korupsi bantuan raskin oleh oknum pejabat di lingkungan pemkab Pamekasan. - (atr) - .

CIANJUR, -- Puluhan massa yang tergabung dalam Somasi (Solidaritas Masyarakat Sunda Cianjur) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, Kamis (28/2/13). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur segera mengusut tuntas dan memberikan kejelasan hukum kasus mantan Direktur Umum PDAM Cianjur, YJ.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan PDAM Tirta Mukti yang terjadi sepanjang tahun 2007-2011 tersebut sebelumnya sudah dalam penanganan Kejari Cianjur. Namun, mereka menilai kasus PDAM Gate itu dinilai berlarut-larut tanpa ada kejelasan hukum yang tetap.

"Kami ingin Kejari memberikan kejelasan hukum terkait kasus tersebut. Jika memang sudah ada bukti dan saksi adanya pelanggaran yang dilakukan mantan Dirut PDAM, YJ segera  saja ditetapkan sebagai tersangka," kata koordinator aksi, Andy Syarif Hidayatullah.

Andy mengatakan kasus korupsi di PDAM ini sudah lama ditangani Kajari Cianjur. Namun, hingga kini kasusnya seperti hilang dan tidak ada kejelasan.

"Kami mendesak pihak kejari segera menetapkan status hukum mantan Dirut PDAM Tirta Mukti, YJ yang diduga telah merugikan uang konsumen sebesar Rp 2,7 miliar. Sudah jelas dalam kasus tersebut, uang PDAM digunakan YJ untuk memperkaya dirinya sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut Andy mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus PDAM tersebut sudah berlangsung sekitar setahun lebih. Namun pihaknya mengaku heran hingga saat belum ada ketetapan hukum terhadap para pelakunya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cianjur, Haerdin menuturkan sangat mengapresiasi aksi yang dilakukan Somasi tersebut. Menurut dia, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan kepada pihaknya dalam menangani kasus PDAM Cianjur yang tengah bergulir.

"Kasus ini tidak berhenti, kami masih melakukan proses penyelidikan. Secepatnya kita akan tuntaskan kasus ini dan segera melimpahkan ke pengadilan. Mohon doanya saja, saya dan tim sedang bekerja. Kalau bulan ini bisa digelar, kita akan gelar kasusnya," tuturnya.-(pr)-.

JAKARTA , --  Sebuah borgol dengan lingkar gelang seukuran pinggang orang dewasa mendarat di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jl. HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).

Borgol raksasa ini sengaja dititipkan oleh Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Anti Cikeas kepada KPK dengan harapan komisi pimpinan Abraham Samad itu segera tangkap dan adili Edhie Baskoro (Ibas) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono yang menurut mereka terlibat dalam kasus korupsi Hambalang.

Serah terima borgol dilakukan oleh Laode Ahmadi, aktivis HMI dari Universitas Nasional (Unas) kepada jajaran KPK yang diwakili oleh Yuyuk Andriati, Staf Humas KPK, di teras Gedung KPK, sekitar pukul 14:00 WIB.

“Borgol ini sengaja kami titipkan kepada KPK sebagai simbol agar KPK memborgol anak dan isteri Presiden, yaitu Ibas dan Ani Yudhoyono,” kata Laode, saat menyerahkan borgol.

Penjelasan kenapa KPK mesti tangkap Ibas dan Ani pun dipertegas Laode bersama puluhan rekannya melalui orasi di tepi jalan depan Gedung KPK. Dalam orasinya, mereka mengaku kecewa dengan KPK yang menurut mereka tidak lagi tegas dalam menguak sejumlah kasus korupsi. “KPK tidak jantan dalam menguak dalang korupsi yang sebenarnya, terutama yang melibatkan keluarga Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.”

Hal itu, lanjut mereka, terlihat jelas dari tebang pilihnya KPK dalam membongkar adanya aliran uang dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ke Ibas dan Ani.

“Padahal BAP Mindo Rosalina dan keterangan M. Nazaruddin menyebutkan bahwa ada campur tangan Cikeas dalam pengaturan proyek Hambalang tersebut,” teriak Mustofa Khidir, Ketua HMI Cabang Jakarta Timur.

Dalam aksi, massa yang berjumlah sekitar 20-an orang itu juga meminta kepada KPK untuk menolak keras intervensi yang dilakukan oleh pihak Istana dan berharap pimpinan KPK dapat bijaksana dalam memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meski sempat menyebabkan kemacetan, aksi unjuk rasa yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut berjalan aman dan tertib. - (pkt) - .

Jakarta, -- Petisi 28 memenuhi janjinya untuk melaporkan Wakil Presiden Boediono ke Kejaksaan Agung hari ini. Sebelumnya mereka berencana bertemu Jampidsus Andhi Nirwanto, tapi diarahkan ke bagian pengaduan.

Aktivis petisi 28 Hari Rusly Moti bersama delapan orang lainnya menyatakan, kedatangannya untuk menyerahkan dokumen putusan Mahkamah Agung soal putusan tiga direksi Bank Indonesia, yang sudah divonis ditingkat kasasi. Anehnya, hanya Boediono yang tidak diadili.

"Kehadiran kami untuk melaporkan tiga dokumen kasasi MA terkait BLBI, di dalam tiga dokumen itu dengan jelas dan tegas menyebutkan Boediono sebagai direksi BI saat itu turut serta ambil putusan menyalahgunakan wewenang," ungkap Rusli di Kejaksaan Agung, Kamis (31/1/2013).

Bagi petisi 28, tiga dokumen tersebut, Kejaksaan Agung tidak punya alasan tidak meneruskan kasus BLBI yang melibatkan Boediono.

"Segera memanggil, memeriksa, memanggil dan menahan Boediono. Kalau Kejaksaan Agung tidak berani kami mencurigai Kejagung antek skandal BLBI, turut serta menikmati BLBI. Kejagung harus tunjukkan bersih dari BLBI," tegasnya.

Hari berharap kasus ini segera diselesaikan. Bila ini dibiarkan, akan jadi preseden buruk bagi bangsa ini.

Rencananya, petisi 28 akan mendatangi beberapa tokoh masyarakat serta ahli hukum seperti, Din Syamsudin, Hasyim Muzadi, PGI, KWI, Yusril Izha Mahendra, Adnan Buyung Nasution, Jimly Assidiqie, Mahafud MD, dan Ketua KPK Abraham Samad.

Boediono dinyatakan oleh MA terlibat dalam skandal bersama direksi BI lainnya, karena menyalahgunakan kekuasaan sewaktu menjabat direktur BI tahun 1997, yang menyebabkan kerugian negara Rp18 triliun. -/inl\-

Palembang, -- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan, Anwar Sadat, bersama 25 aktivis dan petani Kabupaten Ogan Ilir ditangkap aparat Polda setempat saat terjadi kericuhan pada aksi unjuk rasa di Palembang, Selasa sore.

Kepala Divisi Pengembangan dan Pengorganisasian Walhi Sumsel Hadi Jatmiko di Palembang, Selasa malam, mengatakan, saat ini tim advokasi Walhi dan LBH Palembang sedang berupaya menempuh jalur hukum kasus kericuhan yang mengakibatkan sejumlah aktivis dan petani mengalami luka-luka dan diamankan polisi, serta berusaha membebaskan mereka yang masih ditahan.

Hadi menjelaskan, kondisi Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Sadat yang masih berada di Mapolda Sumsel, mengalami luka robek pada bagian kepalanya, diduga karena terkena pukulan aparat kepolisian.

Sedangkan kondisi 25 aktivis dan petani yang juga ikut diamankan polisi, antara lain Dedek Chaniago staf Poper Walhi Sumsel dengan kondisi luka memar di sekujur tubuh, Doni Agustian aktivis Walhi dengan luka memar di beberapa bagian tubuhnya, Kadiv Humas Serikat Petani Sriwijaya (SPS) Kabupaten Musi Banyuasin mengalami luka memar di wajah.

Kemudian Ahmad Yani pengurus SPS Kabupaten Ogan Komering Ilir luka di bagian muka, Muhammad dari SPS Desa Betung, Kabupaten Ogan Ilir mengalami keretakan tulang di bagian dada.

Fikri dari SPS Desa Sunur Kabupaten Ogan Ilir kondisinya mengalami Luka memar di bagian kepala, Kamal dari SPS Desa Sunur mengalami luka robek di bagian kepala, Memet dari Persatuan Pemuda Islam Sumsel mengalami luka memar, dan Rosita dari SPS Betung Ogan Ilir mengalami luka memar pada bagian punggung dan paha.

Menurut Hadi, pemukulan serta penangkapan terhadap aktivis dan petani yang sedang berjuang mendapatkan kembali lahan mereka yang kini dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII untuk perkebunan tebu dan Pabrik Gula Cinta Manis di Ogan Ilir, sangat disesalkan.

Anggota Polri, kata dia, seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat bukan malah sebaliknya melakukan tindakan brutal dan terkesan hanya berpihak kepada perusahaan milik negara itu.

Walhi Sumsel bersama elemen masyarakat lainnya terus berupaya dapat membebaskan rekan-rekan mereka yang diamankan polisi.

Pihaknya juga tetap akan terus memperjuangkan lahan milik masyarakat yang bersengketa serta tuntutan lainnya.

Selain menurunkan tim advokasi, menurut Hadi, Walhi Sumsel dan elemen lainnya akan melakukan aksi solidaritas dengan menurunkan massa yang lebih banyak.

Belum diperoleh penjelasan dari Polda Sumsel berkaitan dengan persoalan ini.=/atr\=