BABELAN – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang digerebek oleh warga saat berada di rumah seorang janda beranak dua di RT20/12, Kampung Wates, Desa Kedungjaya, Babelan menyebut terjadi kesalah pahaman. Anggota dewan yang diketahui bernama Saepulloh itu mengakui tidak ada koordinasi terlebih dulu dengan pihak RT setempat.

Melalui telepon selulernya, Saefulloh mengakui jika ia dan  janda dua anak tersebut sudah melangsungkan pernikahan secara siri. Namun ia beralasan belum melaporkan hal itu kepada RT setempat.

“Itu miss komunikasi saja dengan pihak RT, dan saya sendiri memang mengakui belum membuat laporan yang bahwasannya saya sudah menikah dengan salah satu warganya, dikarenakan memang beberapa kali saya ingin laporan, yang bersangkutan gak ada di tempat,” katanya.

Saat terjadi penggerebekan oleh warga, Saepulloh menganggap sebagai kesempatan untuk memperkenalkan diri sekaligus memberitahukan hubungannya dengan seorang janda tersebut. Ia menyebut pernikahan yang dilakukan secara siri itu sudah diketahui oleh keluarga lainnya.

“Iya, di situ saya langsung menjelaskan bahwasannya saya dengan warga tersebut sudah menikah, namun tidak secara negara, melainkan sah secara agama saja dan saya sendiri pun mempersilakan untuk mempertanyakan hal tersebut ke keluarga istri saya,” ungkapnya.

Menurut anggota dewan dari Partai Hanura ini, saat melangsungkan pernikahan secara siri, ia sudah memberitahukannya ke pihak partai dan istri pertamanya. Hal itu pun kata dia, tidak menjadi suatu persoalan di internal keluarga dan partainya.

“Pernikahan saya sendiri juga sudah diketahui dan izin oleh ketua DPC partai, ketua komisi, dan juga istri pertama, jadinya ya saya pikir sudah tidak ada masalah,” terangnya.

Ketua RT20/12, Kampung Wates, Desa Kedungjaya, Imanudin mengaku sudah mengkonfirmasi terkait nikah siri seperti yang disebutkan Saepulloh.

“Jadi kemarin itu kita langsung tanyakan ke mantan suaminya dan memang membenarkan kalau mantan istrinya tersebut memang sudah menikah dengan si anggota dewan itu, kemudian dari pihak dewan juga beberapa waktu lalu datang untuk meminta maaf karena belum memperkenalkan diri, jadi bisa dibilang sudah beres juga, hanya salah paham,” tuturnya. -(pojoksatu/2807/15)- .

Kalimantan, - Kabar mengejutkan datang dari para wakil rakyat di Kabupaten Kapuas. Beberapa jam lalu, tiga anggota DPRD Kapuas berinisal TM, PDI Perjuangan, Ep (Gerindra), dan Rn (PAN) dikabarkan dicokok polisi.

Ketiga wakil rakyat itu langsung digelandang ke Mapolres Kapuas. Belum diketahui secara pasti kasus yang melilit ketiganya. Ketiganya terjaring di kediaman TM di Jalan Tambun Bungai. Namun dari informasi yang dihimpun Kalteng Pos (Grup JPNN.com), mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Sumber Kalteng Pos dari Tipikor Polda Kalteng Pos membenarkan, wakil rakyat itu tertangkap tangan kasus suap.  

“Benar ada penangkapan anggota DPRD Kapuas. nanti konfirmasi langsung kepada Pak Dir,” ujarnya.

Sejumlah barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) telah diamankan di Mapolda Kalteng.

Barang bukti yang turut dibawa bersama delapan orang itu seperti dua buah mobil jenis Fortuner plat merah KH 2 BU warna hitam milik Ketua DPRD Mahmud dan Hilux KH 8203 BW warna silver milik Imanuah.

Barang bukti lainnya satu buah dos warna coklat, tiga buah tas satu di antaranya berlogo PDI Perjuangan, satu buah koper dan bungkusan plastik warna putih. Diduga, di dalamnya berisikan uang sekitar Rp 2,9 miliar dan surat-surat penting lainnya. Informasinya, masih ada 4 unit mobil yang masih diamankan di Polres Kapuas.

Direktur Reskrimsus Polda Kalteng Kombes Anton Sasono SH MHum saat dikonfirmasi tidak mau berkomentar banyak saat awak media meminta keterangan.  - (etosh) - .

MANOKWARI - Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua akhirnya menetapkan berita acara pemeriksaan (BAP) milik 14 anggota DPRD Papua Barat telah lengkap. Penyidikan pun ditingkatkan ke penuntutan.
 
Anggota DPR Papua Barat dan tim pengacara tidak mempermasalahkan lokasi sidang di Manokwari atau Jayapura. ''Yang penting tidak bertentangan dengan aturan,'' tutur Pieter seraya mengingatkan bahwa anggota DPR Papua Barat akan menghadapi pembahasan RAPBD Perubahan 2013, RAPBD 2014, dan sejumlah Raperda non-RAPBD. -(jpn/131017/etosh) - .

MANOKWARI - Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua akhirnya menetapkan berita acara pemeriksaan (BAP) milik 14 anggota DPRD Papua Barat telah lengkap. Penyidikan pun ditingkatkan ke penuntutan.
 
Anggota DPR Papua Barat dan tim pengacara tidak mempermasalahkan lokasi sidang di Manokwari atau Jayapura. ''Yang penting tidak bertentangan dengan aturan,'' tutur Pieter seraya mengingatkan bahwa anggota DPR Papua Barat akan menghadapi pembahasan RAPBD Perubahan 2013, RAPBD 2014, dan sejumlah Raperda non-RAPBD. -(jpn/131017/etosh) - .

Jakarta - Pengalokasian dana anggaran APBN untuk penanggulangan lumpur Lapindo belum berhenti. Di dalam pembahasan RUU APBN 2014, Komisi V DPR telah menyetujui anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebesar Rp 845,1 miliar.

"Untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 2014, yang diajukan sebesar Rp 845,129 miliar, pagu RKP sesuai yang diajukan," kata Ketua Komisi V DPR, Laurens Bahang Dama, saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan mitra Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Selain untuk BPLS, Komisi V juga menyepakati anggaran untuk kementerian mitra. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum, pada 2014, diusulkan sebesar Rp 110,018 trilun. Namun dalam pagu RKP 2014 baru bisa mencapai Rp68,714 triliun atau masih kekurangan Rp 41,304 triliun.

Adapun kebutuhan anggaran di Kementerian Perhubungan pada 2014 yang diusulkan sebesar Rp 59,3 triliun. Di dalam pagu RKP 2014 baru bisa diberikan Rp33,558 triliun atau masih kurang Rp 25,741 triliun.

Untuk Kementerian Perumahan Rakyat yang diusulkan Rp 19,961 triliun. Di dalam pagu RKP 2014 hanya mendapat Rp 4,264 triliun atau masih kurang Rp 15,697 triliun.

Sedangkan untuk Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, anggaran yang diajukan Rp3,120 triliun. Dalam pagu RKP 2014 yang disetujui sebesar Rp1,130 triliun atau masih kurang Rp1,990 triliun.

Untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dari kebutuhan anggaran 2014 Rp 2,292 triliun pagu RKP 2014 yang disetujui Rp 1,557 triliun atau berkurang Rp 735 miliar.

Kemudian untuk Basarnas, dari kebutuhan anggaran 2014 sebesar Rp 2,319 triliun, yang disetujui dalam pagu RKP 2014 hanya Rp1,483 triliun atau kurang Rp 835,539 miliar.

Sementara untuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), dana yang diajukan Rp381,578 miliar, juga dapat disetujui.

"Dari 8 Kementerian/Lembaga mitra Komisi V, total kebutuhan anggaran untuk 2014 sebesar Rp 198,240 triliun, yang disetujui dalam pagu RKP 2014 total Rp 111,936 triliun dan total kekurangannya mencapai Rp 86,304 triliun," kata Laurent.- (dtk/190613) - .

Jakarta - Pengalokasian dana anggaran APBN untuk penanggulangan lumpur Lapindo belum berhenti. Di dalam pembahasan RUU APBN 2014, Komisi V DPR telah menyetujui anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebesar Rp 845,1 miliar.

"Untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 2014, yang diajukan sebesar Rp 845,129 miliar, pagu RKP sesuai yang diajukan," kata Ketua Komisi V DPR, Laurens Bahang Dama, saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan mitra Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Selain untuk BPLS, Komisi V juga menyepakati anggaran untuk kementerian mitra. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum, pada 2014, diusulkan sebesar Rp 110,018 trilun. Namun dalam pagu RKP 2014 baru bisa mencapai Rp68,714 triliun atau masih kekurangan Rp 41,304 triliun.

Adapun kebutuhan anggaran di Kementerian Perhubungan pada 2014 yang diusulkan sebesar Rp 59,3 triliun. Di dalam pagu RKP 2014 baru bisa diberikan Rp33,558 triliun atau masih kurang Rp 25,741 triliun.

Untuk Kementerian Perumahan Rakyat yang diusulkan Rp 19,961 triliun. Di dalam pagu RKP 2014 hanya mendapat Rp 4,264 triliun atau masih kurang Rp 15,697 triliun.

Sedangkan untuk Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, anggaran yang diajukan Rp3,120 triliun. Dalam pagu RKP 2014 yang disetujui sebesar Rp1,130 triliun atau masih kurang Rp1,990 triliun.

Untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dari kebutuhan anggaran 2014 Rp 2,292 triliun pagu RKP 2014 yang disetujui Rp 1,557 triliun atau berkurang Rp 735 miliar.

Kemudian untuk Basarnas, dari kebutuhan anggaran 2014 sebesar Rp 2,319 triliun, yang disetujui dalam pagu RKP 2014 hanya Rp1,483 triliun atau kurang Rp 835,539 miliar.

Sementara untuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), dana yang diajukan Rp381,578 miliar, juga dapat disetujui.

"Dari 8 Kementerian/Lembaga mitra Komisi V, total kebutuhan anggaran untuk 2014 sebesar Rp 198,240 triliun, yang disetujui dalam pagu RKP 2014 total Rp 111,936 triliun dan total kekurangannya mencapai Rp 86,304 triliun," kata Laurent.- (dtk/190613) - .

BANDUNG, --  Ada kejanggalan dalam realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2012. Pasalnya, anggaran terealisasi tanpa keputusan gubernur (Kepgub) atau peraturan gubernur (Pergub) sebagai payung hukum pencairan anggaran. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Didin Supriadin di Kota Bandung.

“Saya menemukan kejanggalan terkait realisasi baik BOS provinsi dan BOS pusat tahun 2012 yang dikelola pemerintah provinsi (Pemprov). Realisasi ini tidak punya dasar hukum baik pergub dan kepgub tetapi anggaran sudah terlaksana. Ini aneh berarti kinerja pemprov atau dinas pendidikan tidak beres kok berani melakukan hal-hal seperti ini. Tidak menyiapkan segala sesuatunya,” kata Didin.

Komisi E disampaikan Didin akan meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai hal ini. Dia mengatakan tahun-tahun sebelumnya pencairan BOS selalu memiliki payung hukum tetapi tahun 2012 tidak ada. Didin menjelaskan, BOS terdiri dari dua sumber yaitu APBN dan APBD. Kedua dana BOS ini sudah terealisasi dan sudah dikirim pada para penerima BOS.

Didin mengaku belum pernah tahu dan belum pernah melihat keberadaan pergub berkaitan dengan pencairan dana BOS 2012. BOS yang bersumber dari APBN yang diimplementasikan di provinsi pun menurut Didin harus dibuat pergub dan kepgub dalam beberapa kali perubahan.

“Seharunya ada perubahan karena memang itu menyangkut CPCL (calon penerima dan calon lokasi). Jadi CPCL-nya harus jelas, pergubnya juga harus jelas dan dibuat lima kali perubahan karena kalau tidak salah ada lima kali perubahan pada tahun 2012. CPCL berubah, maka pergubnya juga memang harus berubah. Tetapi sekarang perubahannya ata misalnya kepgub pertama, kedua dan seterusnya tidak ada sama sekali,” kata Didin.

Jika payung hukum pencairan memang ada, Didin meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar menunjukkannya pada Komisi E atau pada panitia khusus (Pansus) DPRD yang membahas Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun anggaran 2012. Didin memastikan akan menagih kepgub ini karena menurutnya pencairan salah tanpa payung hukum.

“Persoalan konsekuensinya ada atau tidak kita lihat saja nanti. Dari sisi kebijakan ketika itu tidak ada payung hukumnya lalu dilaksanakan, menyalahi aturan atau tidak? Kalau menyalahi aturan sudah pasti tetapi konsekuensinya seperti apa nanti kita akan lihat. Nanti ketika pembahasan akan saya minta. Payung hukum itu penting, anggaran bisa cair tanpa payung hukum gimana ceritanya? Saya mengingatkan Pemprov agar memperbaiki dan jangan sampai dibiarkan karena ini kesalahannya fatal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Jabar Wahyudin Zarkasyi membantah pernyataan Didin. Wahyudin memastikan semua aturan pencairan BOS tahun 2012 ada dengan jelas. Menurutnya pemerintah tidak akan berani melakukan pencairan tanpa aturan karena hal tersebut menyalahi prosedur.

“Ada semuanya payung hukumnya. Tidak mungkin tidak ada. Saya tidak bisa mencairkan kalau tidak ada aturannya. BOS biasa cair setiap Januari nanti awal April tahun ini kita cairkan. Ada aturannya, ada semuanya kalau tidak, saya tidak berani keluarkan,” katanya.

Wahyudin mengatakan selama ini BOS dikirim pada sekitar 25 ribu rekening. Tahun ini BOS rencananya akan ditambah dengan BOS untuk SMA sehingga rekening yang menerima BOS akan mencapai sekitar 9 juta rekening. - (pr) - .

BANDUNG, --  Ada kejanggalan dalam realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2012. Pasalnya, anggaran terealisasi tanpa keputusan gubernur (Kepgub) atau peraturan gubernur (Pergub) sebagai payung hukum pencairan anggaran. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Didin Supriadin di Kota Bandung.

“Saya menemukan kejanggalan terkait realisasi baik BOS provinsi dan BOS pusat tahun 2012 yang dikelola pemerintah provinsi (Pemprov). Realisasi ini tidak punya dasar hukum baik pergub dan kepgub tetapi anggaran sudah terlaksana. Ini aneh berarti kinerja pemprov atau dinas pendidikan tidak beres kok berani melakukan hal-hal seperti ini. Tidak menyiapkan segala sesuatunya,” kata Didin.

Komisi E disampaikan Didin akan meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai hal ini. Dia mengatakan tahun-tahun sebelumnya pencairan BOS selalu memiliki payung hukum tetapi tahun 2012 tidak ada. Didin menjelaskan, BOS terdiri dari dua sumber yaitu APBN dan APBD. Kedua dana BOS ini sudah terealisasi dan sudah dikirim pada para penerima BOS.

Didin mengaku belum pernah tahu dan belum pernah melihat keberadaan pergub berkaitan dengan pencairan dana BOS 2012. BOS yang bersumber dari APBN yang diimplementasikan di provinsi pun menurut Didin harus dibuat pergub dan kepgub dalam beberapa kali perubahan.

“Seharunya ada perubahan karena memang itu menyangkut CPCL (calon penerima dan calon lokasi). Jadi CPCL-nya harus jelas, pergubnya juga harus jelas dan dibuat lima kali perubahan karena kalau tidak salah ada lima kali perubahan pada tahun 2012. CPCL berubah, maka pergubnya juga memang harus berubah. Tetapi sekarang perubahannya ata misalnya kepgub pertama, kedua dan seterusnya tidak ada sama sekali,” kata Didin.

Jika payung hukum pencairan memang ada, Didin meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar menunjukkannya pada Komisi E atau pada panitia khusus (Pansus) DPRD yang membahas Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun anggaran 2012. Didin memastikan akan menagih kepgub ini karena menurutnya pencairan salah tanpa payung hukum.

“Persoalan konsekuensinya ada atau tidak kita lihat saja nanti. Dari sisi kebijakan ketika itu tidak ada payung hukumnya lalu dilaksanakan, menyalahi aturan atau tidak? Kalau menyalahi aturan sudah pasti tetapi konsekuensinya seperti apa nanti kita akan lihat. Nanti ketika pembahasan akan saya minta. Payung hukum itu penting, anggaran bisa cair tanpa payung hukum gimana ceritanya? Saya mengingatkan Pemprov agar memperbaiki dan jangan sampai dibiarkan karena ini kesalahannya fatal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Jabar Wahyudin Zarkasyi membantah pernyataan Didin. Wahyudin memastikan semua aturan pencairan BOS tahun 2012 ada dengan jelas. Menurutnya pemerintah tidak akan berani melakukan pencairan tanpa aturan karena hal tersebut menyalahi prosedur.

“Ada semuanya payung hukumnya. Tidak mungkin tidak ada. Saya tidak bisa mencairkan kalau tidak ada aturannya. BOS biasa cair setiap Januari nanti awal April tahun ini kita cairkan. Ada aturannya, ada semuanya kalau tidak, saya tidak berani keluarkan,” katanya.

Wahyudin mengatakan selama ini BOS dikirim pada sekitar 25 ribu rekening. Tahun ini BOS rencananya akan ditambah dengan BOS untuk SMA sehingga rekening yang menerima BOS akan mencapai sekitar 9 juta rekening. - (pr) - .

SEMARANG, -- Seorang buronan kasus penipuan uang sekitar Rp 9 miliar bernama Hendry Daniel Setya ditangkap di Semarang, Minggu (03/03/2013). Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini ditangkap di depan Pasar Babadan, tepatnya Jalan Raya Semarang-Ungaran, Kabupaten Semarang sekitar pukul 18.15 WIB.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Agung Ardyanto mengatakan terdakwa ditangkap saat mengendarai mobil Honda Odyssey H 9153 LA bersama seorang pria. "Ditangkap di jalan, lalu diamankan di pos polisi di situ kemudian baru dibawa ke kantor Kejati ini," katanya saat ditemui di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Penangkapan dilakukan karena adanya kerjasama yang baik antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Satuan Tugas Intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Polres Semarang.

Agung mengatakan terdakwa yang ditangkap ini sudah menjadi buronan sejak 10 Januari 2013. Terdakwa berhasil kabur saat menunggu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika itu terdakwa tengah menunggu persidangan dengan agenda putusan.

"Oleh pengadilan diputus satu tahun enam bulan, dengan tidak dihadiri terdakwa karena sudah kabur. Jaksanya masih menempuh banding, sedang terdakwa tidak karena kabur," katanya.

Menurut Agung, kaburnya terdakwa karena ada indikasi kelengahan petugas. Selain itu diduga sudah direncanakan sebab proses pelarian tergolong mulus. Saat ini sejumlah pihak yang diduga terkait dengan pelarian sudah diperiksa. "Pelariannya pindah-pindah, berganti-ganti komunikasi juga. Tapi akhirnya tertangkap," tambahnya.

Terdakwa yang beralamat di Jalan Kartini Jakarta dan Lippo Karawaci diduga melakukan penipuan dengan cara jual beli apartemen fiktif. Korbannya merupakan orang dari Kalimantan Selatan. Saat ini terdakwa ditahan di tahanan Kejati Jawa Tengah.

Agung mengatakan sesegera mungkin akan dibawa ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani Semarang. "Segera akan dikembalikan ke Rutan Cipinang. Dan akan dilakukan proses hukum selanjutnya," tambahnya. - (kps) - .

SEMARANG, -- Seorang buronan kasus penipuan uang sekitar Rp 9 miliar bernama Hendry Daniel Setya ditangkap di Semarang, Minggu (03/03/2013). Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini ditangkap di depan Pasar Babadan, tepatnya Jalan Raya Semarang-Ungaran, Kabupaten Semarang sekitar pukul 18.15 WIB.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Agung Ardyanto mengatakan terdakwa ditangkap saat mengendarai mobil Honda Odyssey H 9153 LA bersama seorang pria. "Ditangkap di jalan, lalu diamankan di pos polisi di situ kemudian baru dibawa ke kantor Kejati ini," katanya saat ditemui di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Penangkapan dilakukan karena adanya kerjasama yang baik antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Satuan Tugas Intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Polres Semarang.

Agung mengatakan terdakwa yang ditangkap ini sudah menjadi buronan sejak 10 Januari 2013. Terdakwa berhasil kabur saat menunggu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika itu terdakwa tengah menunggu persidangan dengan agenda putusan.

"Oleh pengadilan diputus satu tahun enam bulan, dengan tidak dihadiri terdakwa karena sudah kabur. Jaksanya masih menempuh banding, sedang terdakwa tidak karena kabur," katanya.

Menurut Agung, kaburnya terdakwa karena ada indikasi kelengahan petugas. Selain itu diduga sudah direncanakan sebab proses pelarian tergolong mulus. Saat ini sejumlah pihak yang diduga terkait dengan pelarian sudah diperiksa. "Pelariannya pindah-pindah, berganti-ganti komunikasi juga. Tapi akhirnya tertangkap," tambahnya.

Terdakwa yang beralamat di Jalan Kartini Jakarta dan Lippo Karawaci diduga melakukan penipuan dengan cara jual beli apartemen fiktif. Korbannya merupakan orang dari Kalimantan Selatan. Saat ini terdakwa ditahan di tahanan Kejati Jawa Tengah.

Agung mengatakan sesegera mungkin akan dibawa ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani Semarang. "Segera akan dikembalikan ke Rutan Cipinang. Dan akan dilakukan proses hukum selanjutnya," tambahnya. - (kps) - .

PAMEKASAN - Pendistribusian beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Pamekasan disepakati diubah, semula ditangani oleh pemerintah desa kini ditangaai oleh Kelompok Masyarakat  (Pokmas). Perubahan ini dilakukan untuk mengefektifkan Raskin tepat sasaran, karena selama ini ditengarahi banyak menyimpang.

Kesepakatan itu dilakukan Rabu (27/2) dalam rapat antara Komisi D DPRD Pamekasan dengan  Perum Bulog Sub Divre Madura dan Pemkab Pamekasan yang diwakili Bagian Kesra. Rapat kordinasi itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi  D DPRD Pamekasan, M Makmun SH MH.

Makmun mengatakan, selain kurang efektif dan banyak masalah saat  pendistribusian, perubahan pola ini juga terkait dengan  hasil  studi banding Komisi D DPRD ke sejumlah daerah beberapa waktu lalu. Hasilnya, pendistribusian lewat Pokmas lebih tepat sasaran.

“Jadi kita sepakati ada pola baru dalam pendistribusian raskin  tahun 2013 ini. Insya Allah  dengan pola baru ini aka ada perbaikan menajemen pendistribusian sehingga bener-benar efektif,” katanya.

Dengan disepakatinya pola baru itu, masing-masing desa harus menyiapkan kelompok masyarakat yang akan mendistribusikan raskin. Pengurus pokmas diambil dari warga yang terdaftar sebagai rumah tangga sasaran. Dengan demikian dimungkinkan penyelewengan raskin dapat diperkecil.

Kepala Bagian Kesra M Nafik mengatakan,  pola pendistribusian melalui pokmas tersebut sebenarnya bukan pola baru, namun itu sebenarnya juga merupakan salah satu pola yang sudah tercantum dalam pedoman umum (Pedum) distribusi raskin, yang diterbitkan Kemenko Kesra.

Sementara itu Heru Budi Prayitno, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, meminta agar pemerintah melakukan verifikasi yang ketat terhadap Pokmas yang akan ditunjuk sebagai penyalur raskin.

“Perubahan tersebut tidak serta merta bisa memperkecil penyimpangan pendistribusian jatah beras untuk waga miskin, apa bila tidak ada aturan yang ketat terhadap kelompok masyarakat yang ditunjuk. Sebab, bisa jadi Pokmas yang ditunjuk merupakan kelompok yang sudah disiapkan oleh pihal-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dalam penyaluran raskin,” katanya. -(sby-p)- .

PAMEKASAN - Pendistribusian beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Pamekasan disepakati diubah, semula ditangani oleh pemerintah desa kini ditangaai oleh Kelompok Masyarakat  (Pokmas). Perubahan ini dilakukan untuk mengefektifkan Raskin tepat sasaran, karena selama ini ditengarahi banyak menyimpang.

Kesepakatan itu dilakukan Rabu (27/2) dalam rapat antara Komisi D DPRD Pamekasan dengan  Perum Bulog Sub Divre Madura dan Pemkab Pamekasan yang diwakili Bagian Kesra. Rapat kordinasi itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi  D DPRD Pamekasan, M Makmun SH MH.

Makmun mengatakan, selain kurang efektif dan banyak masalah saat  pendistribusian, perubahan pola ini juga terkait dengan  hasil  studi banding Komisi D DPRD ke sejumlah daerah beberapa waktu lalu. Hasilnya, pendistribusian lewat Pokmas lebih tepat sasaran.

“Jadi kita sepakati ada pola baru dalam pendistribusian raskin  tahun 2013 ini. Insya Allah  dengan pola baru ini aka ada perbaikan menajemen pendistribusian sehingga bener-benar efektif,” katanya.

Dengan disepakatinya pola baru itu, masing-masing desa harus menyiapkan kelompok masyarakat yang akan mendistribusikan raskin. Pengurus pokmas diambil dari warga yang terdaftar sebagai rumah tangga sasaran. Dengan demikian dimungkinkan penyelewengan raskin dapat diperkecil.

Kepala Bagian Kesra M Nafik mengatakan,  pola pendistribusian melalui pokmas tersebut sebenarnya bukan pola baru, namun itu sebenarnya juga merupakan salah satu pola yang sudah tercantum dalam pedoman umum (Pedum) distribusi raskin, yang diterbitkan Kemenko Kesra.

Sementara itu Heru Budi Prayitno, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, meminta agar pemerintah melakukan verifikasi yang ketat terhadap Pokmas yang akan ditunjuk sebagai penyalur raskin.

“Perubahan tersebut tidak serta merta bisa memperkecil penyimpangan pendistribusian jatah beras untuk waga miskin, apa bila tidak ada aturan yang ketat terhadap kelompok masyarakat yang ditunjuk. Sebab, bisa jadi Pokmas yang ditunjuk merupakan kelompok yang sudah disiapkan oleh pihal-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dalam penyaluran raskin,” katanya. -(sby-p)- .

JAKARTA, — Badan Kehormatan (BK) telah memegang bukti transfer pengiriman uang pelicin kepada dua staf ahli Supomo, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, terkait penyimpangan dana bencana untuk Kabupaten Cianjur. Namun, belum diketahui pasti apakah uang pelicin itu mengalir ke Supomo atau tidak.

 

"Bukti transfer kami sudah dapat bahwa ada transfer ke tenaga ahli, nilainya cukup banyak, sekitar Rp 1 miliar," ujar Ketua BK, M Prakosa, Jumat (15/2/2013), saat dihubungi wartawan.

Prakosa mengatakan bahwa bukti transfer itu didapat BK dari pelapor kasus ini, Muhammad Sukarya, pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur. Ada lebih dari satu bukti transfer yang didapat BK.

"Nilainya beragam, ada yang Rp 150 juta dan Rp 100 juta berkali-kali," imbuhnya.

Seluruh bukti transfer itu menunjukkan adanya aliran dana kepada dua staf ahli Supomo, yakni Haris Hartoyo dan seorang lagi orang yang mengaku sebagai staf ahli. "Orang itu masih belum diketahui keberadaannya karena dia mengaku sebagai staf ahli, tapi ternyata tidak terdaftar di Sekretariat Jenderal DPR," ucap Prakosa.

Hingga kini, lanjut Prakosa, BK masih belum dapat menyimpulkan apakah uang yang diterima staf ahli itu juga mengalir ke anggota dewan. Rencananya, pada Selasa (19/2/2013) mendatang, BK akan memanggil Supomo untuk diklarifikasi soal aliran dana yang nilainya sekitar Rp 1 miliar.

Jika nantinya BK menemukan tindak pidana, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. "Pasti akan dilanjutkan ke penegak hukum. Kalau ada pelangggaran etika akan diproses, kalau ada unsur pidana, akan disalurkan ke penegak hukum," katanya. -(kps)- .