Pontianak – Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH mengatakan penyerapan anggaran bidang pendidikan masih terlambat, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Biaya Operasional Sekolah (BOS).

“Pendidikan merupakan program prioritas nasional. Pemerintah sudah mengalokasikan sangat besar. Pencairan dana di Kalbar masih rendah baru dua yang terbaik. Saya mendengar DAK khusus pendidikan agak terlambat, di mana terlambatnya harus dicari,” dia mengingatkan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013, kemarin.

Orang nomor satu di Bumi Khatulistiwa ini mengingatkan, kalau sekarang terlambat menyalurkan anggaran bisa dikomplain oleh masyarakat. Karena itu, ke depan harus lebih baik dan berhati-hati.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Alexius Akim membantah pencairan sejumlah dana di instansinya terlambat.

Dia menjelaskan, sebetulnya bukan terlambat, tetapi disebabkan mekanisme. “Misalnya yang mengalami keterlambatan dana BOS, dari Kementerian Keuangan tidak memberitahukan ke bendahara daerah kalau sudah masuk. Selain itu masih banyak lagi yang tidak sinkron,” ungkap Akim.

Dirinya berharap, ke depan memang harus diubah. Seberapa besar anggaran yang dikirim, cepat diberitahukan kepada SKPD. Hal ini supaya cepat mengambil tindakan dan melaksanakannya.

Kemudian, sambung Akim, untuk DAK itu transfer ke daerah. Dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah kabupaten/kota. “Intinya bagaimana kita berkoordinasi dan itu yang harus ditingkatkan. Baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atau sebaliknya. Termasuk juga antara Pemprov dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah langsung ke pusat,” harapnya.

Akim berjanji, ke depan akan terus meningkatkan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. Sehingga jika ada masalah cepat diatasi. Begitu juga sebaliknya, diknas kabupaten/kota kalau ada masalah cepat berkoordinasi dengan provinsi.-(equator)-