SEO BLOG & TEMPLATES
ENSIKLOPEDIA KINERJA APARATUR NEGARA
D I R E K T O R I
Amung Us
CB Magazine »
INDO NGO
»
IAW Menilai DPR Salah Pilih Anggota BPK
IAW Menilai DPR Salah Pilih Anggota BPK
Posted by CB Magazine on |
INDO NGO
JAKARTA- Indonesia Audit Watch (IAW) menuding DPR RI
salah memilih orang terkait pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Agung Firman Sampurna. Agung diragukan independensinya karena ada
pertalian darah dengan Kahar Muzakir anggota Komisi X DPR RI.
Akibatnya, kini muncul masalah, anggota BPK yang merupakan anak dari Kahar Muzakir, Agung Firman Sampurna ini dihadapkan tugas untuk melakukan audit investigatif tahap II kasus Hambalang. Padahal, Kahar Muzakir dinyatakan akan menjadi subjek pemeriksaan (audit) BPK. DPR RI menyatakan tidak pas Agung Firman Sampurna untuk tugas ini.
"Publik harus tahu bahwa DPR lah yang tidak benar dalam masalah ini. Sebab, mereka yang memilih anak rekan sesama anggota DPR menjadi anggota BPK. Ini merupakan kekeliruan yang harusnya dihindari dari awal. Bukan DPR malah menyalahkan yang lain dengan mengeluarkan pernyataan agar Ketua BPK tidak menugaskan Agung Firman Sampurna untuk mengaudit kasus Hambalang,” kata Ketua Pendiri IAW, Junisab Akbar dalam siaran pers, Sabtu (22/12/2012)
Seharusnya dari awal, kata Junisab, DPR RI lebih berhati-hati dengan tidak menggunakan paham hubungan ayah-anak yang sangat istimewa ini. Lebih aneh lagi, lanjut Junisab, terhadap kasus Agung Firman Sampurna, DPR belakangan berkoar-koar ke publik jika hubungan istimewa antara terperiksa dan yang memeriksa harus dihindari.
"Ketua DPR RI, Marzuki Alie mendukung pernyataan Eva Sundari, Teguh Juwarno dan Bambang Soesatyo dengan alasan yang sepertinya sangat bijaksana dan benar, yakni ada etika di lembaga BPK RI dalam melakukan pemeriksaan sehingga tidak mungkin membiarkan ada orang punya hubungan darah bisa melakukan pemeriksaan atau audit terhadap satu kasus," paparnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, DPR lah yang menjadi penyebab kekisruhan ini terjadi. Sehingga perlu diluruskan supaya publik tidak terkecoh dengan DPR. -(okezone)-
Akibatnya, kini muncul masalah, anggota BPK yang merupakan anak dari Kahar Muzakir, Agung Firman Sampurna ini dihadapkan tugas untuk melakukan audit investigatif tahap II kasus Hambalang. Padahal, Kahar Muzakir dinyatakan akan menjadi subjek pemeriksaan (audit) BPK. DPR RI menyatakan tidak pas Agung Firman Sampurna untuk tugas ini.
"Publik harus tahu bahwa DPR lah yang tidak benar dalam masalah ini. Sebab, mereka yang memilih anak rekan sesama anggota DPR menjadi anggota BPK. Ini merupakan kekeliruan yang harusnya dihindari dari awal. Bukan DPR malah menyalahkan yang lain dengan mengeluarkan pernyataan agar Ketua BPK tidak menugaskan Agung Firman Sampurna untuk mengaudit kasus Hambalang,” kata Ketua Pendiri IAW, Junisab Akbar dalam siaran pers, Sabtu (22/12/2012)
Seharusnya dari awal, kata Junisab, DPR RI lebih berhati-hati dengan tidak menggunakan paham hubungan ayah-anak yang sangat istimewa ini. Lebih aneh lagi, lanjut Junisab, terhadap kasus Agung Firman Sampurna, DPR belakangan berkoar-koar ke publik jika hubungan istimewa antara terperiksa dan yang memeriksa harus dihindari.
"Ketua DPR RI, Marzuki Alie mendukung pernyataan Eva Sundari, Teguh Juwarno dan Bambang Soesatyo dengan alasan yang sepertinya sangat bijaksana dan benar, yakni ada etika di lembaga BPK RI dalam melakukan pemeriksaan sehingga tidak mungkin membiarkan ada orang punya hubungan darah bisa melakukan pemeriksaan atau audit terhadap satu kasus," paparnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, DPR lah yang menjadi penyebab kekisruhan ini terjadi. Sehingga perlu diluruskan supaya publik tidak terkecoh dengan DPR. -(okezone)-
Tweet
Top 5 Popular of The Week
-
CIANJUR - Selain salah satu paslon dilaporkan ke Bawaslu RI, Tim Advokasi Paslon Pilkada Kabupaten Cianjur nomor tiga, Suranto-Aldwin Raha...
-
Temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tentang proyek penanggulangan banjir di Perumnas 3 Kelurahan Aren Ja...
-
Jakarta,-- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap Direktur PT Ciputra Optima Mitra Rudiyanto, Selasa (24/11) sore. Rudiya...
-
Cianjur - Dari 1.240.000 surat suara yang diterima KPUD Cianjur, Jawa Barat, untuk keperluan Pilkada 9 Desember mendatang, sekitar 2,5 perse...
-
Kepala Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Ikin Sodikin, terdakwa kasus pelanggaran kampanye Pilkada Pangandaran, divonis...
-
SRAGEN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sragen menjatuhkan vonis pidana sebulan penjara kepada Camat Sambirejo Suhariyanto karena terb...
-
JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji ada atau tidak tindak pidana kasus korupsi dalam pencatutan nama Presiden Joko Widod...
-
Cianjur – Akhirnya, sejumlah pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Cianjur 2105 dilaporkan ke sejumla...
-
Bandung - Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2016 di Jabar telah diteken Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Upah tertinggi yakni Kabupaten K...
-
JAKARTA, -- Walikota Palembang, Sumatera Selatan, Eddy Santana Putra MT menikahi siri model panas, Eva Ajeng tanpa seizin istrinya, Sri...