SEO BLOG & TEMPLATES
ENSIKLOPEDIA KINERJA APARATUR NEGARA

D I R E K T O R I
Amung Us
CB Magazine »
INDO NGO
»
Pencemaran Minyak Laut Timor Dilaporkan ke KPK
Pencemaran Minyak Laut Timor Dilaporkan ke KPK
Posted by CB Magazine on |
INDO NGO
Kupang, -- : Ocean Watch Indonesia melaporkan kasus pencemaran minyak di Laut Timor ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
Laporan tersebut bertujuan menelusuri dugaan gratifikasi antara perusahaan pencemar, PTTEP Australasia, dengan pihak-pihak terkait di Indonesia maupun Australia. Dugaan grafitasi antara lain pihak perusahaan membayar biaya penelitian bagi sebuah perguruan tinggi di Indonesia, pengurangan dana corporate social responsibility (CSR) dari US$5 juta menjadi US$3 juta bagi korban pencemaran lewat pemerintah Indonesia.
"Kami menduga ada konspirasi segi tiga antara PTTEP Australia-Indonesia-Australia dengan cara gratifikasi untuk membiarkan kasus pencemaran tanpa proses penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh bagi rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran tersebut," kata Direktur Eksekutif Ocean Watch Indonesia Herman Jaya seperti disampaikan Direktur Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada Media Indonesia di Kupang, Senin (21/1).
Pencemaran minyak di Laut Timor itu terjadi akibat meledaknya sumur minyak Montara milik PTTEP Australasia di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21n Agustus 2009. Kasus itu terjadi hampir empat tahun lalu, tetapi belum ada proses penyelesaian apapun dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah Indonesia dan Australia. "Kami menduga ada konspirasi segitiga dalam bentuk gratifikasi sehingga memandang perlu untuk melaporkannya ke KPK," ujarnya.
Laporan yang bersifat pengaduan tersebut, kata Ferdi, agar KPK segera melakukan investigasi penuh atas dugaan kemungkinan terjadinya konspirasi antara PTTEP Australasia dengan pihak-pihak terkait di Indonesia dengan cara gratifikasi untuk meniadakan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor. =/mtvn\= .
Laporan tersebut bertujuan menelusuri dugaan gratifikasi antara perusahaan pencemar, PTTEP Australasia, dengan pihak-pihak terkait di Indonesia maupun Australia. Dugaan grafitasi antara lain pihak perusahaan membayar biaya penelitian bagi sebuah perguruan tinggi di Indonesia, pengurangan dana corporate social responsibility (CSR) dari US$5 juta menjadi US$3 juta bagi korban pencemaran lewat pemerintah Indonesia.
"Kami menduga ada konspirasi segi tiga antara PTTEP Australia-Indonesia-Australia dengan cara gratifikasi untuk membiarkan kasus pencemaran tanpa proses penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh bagi rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran tersebut," kata Direktur Eksekutif Ocean Watch Indonesia Herman Jaya seperti disampaikan Direktur Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada Media Indonesia di Kupang, Senin (21/1).
Pencemaran minyak di Laut Timor itu terjadi akibat meledaknya sumur minyak Montara milik PTTEP Australasia di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21n Agustus 2009. Kasus itu terjadi hampir empat tahun lalu, tetapi belum ada proses penyelesaian apapun dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah Indonesia dan Australia. "Kami menduga ada konspirasi segitiga dalam bentuk gratifikasi sehingga memandang perlu untuk melaporkannya ke KPK," ujarnya.
Laporan yang bersifat pengaduan tersebut, kata Ferdi, agar KPK segera melakukan investigasi penuh atas dugaan kemungkinan terjadinya konspirasi antara PTTEP Australasia dengan pihak-pihak terkait di Indonesia dengan cara gratifikasi untuk meniadakan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor. =/mtvn\= .
Tweet

Top 5 Popular of The Week
-
CIANJUR - Selain salah satu paslon dilaporkan ke Bawaslu RI, Tim Advokasi Paslon Pilkada Kabupaten Cianjur nomor tiga, Suranto-Aldwin Raha...
-
Temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tentang proyek penanggulangan banjir di Perumnas 3 Kelurahan Aren Ja...
-
Cianjur - Dari 1.240.000 surat suara yang diterima KPUD Cianjur, Jawa Barat, untuk keperluan Pilkada 9 Desember mendatang, sekitar 2,5 perse...
-
SRAGEN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sragen menjatuhkan vonis pidana sebulan penjara kepada Camat Sambirejo Suhariyanto karena terb...
-
Kepala Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Ikin Sodikin, terdakwa kasus pelanggaran kampanye Pilkada Pangandaran, divonis...
-
Jakarta,-- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap Direktur PT Ciputra Optima Mitra Rudiyanto, Selasa (24/11) sore. Rudiya...
-
JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji ada atau tidak tindak pidana kasus korupsi dalam pencatutan nama Presiden Joko Widod...
-
Bandung - Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2016 di Jabar telah diteken Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Upah tertinggi yakni Kabupaten K...
-
Cianjur – Akhirnya, sejumlah pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Cianjur 2105 dilaporkan ke sejumla...
-
JAKARTA, -- Walikota Palembang, Sumatera Selatan, Eddy Santana Putra MT menikahi siri model panas, Eva Ajeng tanpa seizin istrinya, Sri...