SEO BLOG & TEMPLATES
ENSIKLOPEDIA KINERJA APARATUR NEGARA

D I R E K T O R I
Amung Us
CB Magazine »
DISPANGGAR
,
SUARA RAKYAT
»
Di Banyumas Ratusan Guru Digaji Rp. 75 Ribu Per Bulan
Di Banyumas Ratusan Guru Digaji Rp. 75 Ribu Per Bulan
Posted by CB Magazine on |
DISPANGGAR,
SUARA RAKYAT
Purwokerto: Ratusan guru wiyata bakti di Banyumas, Jawa
Tengah, digaji Rp75.000 per bulan. Mereka di antaranya guru taman
kanak-kanak (TK). Sedangkan guru wiyata bakti tingkat sekolah dasar
gajinya Rp100.000.
Ketua Forum Komunikasi Guru Wiyata Bakti (FKGWB) Banyumas Sri Djatmiko mengatakan, mereka mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan sekolah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komite Sekolah. Guru bergaji Rp75.000 tersebut umumnya berada di wilayah pinggiran. "Mereka umumnya merupakan guru yang baru mengabdi. Memang jumlahnya banyak. Mereka diberi honor sesuai dengan kemampuan sekolah," katanya, Senin (21/1).
Secara terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyumas Takdir Widagdo menyatakan sebetulnya tugas guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru wiyata bakti sama saja. "Sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian. Kami berharap pemerintah memberikan perhatian dengan honor yang sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK)," ujarnya.
Menurut Takdir, dalam bantuan operasional sekolah (BOS) diatur mengenai pemberian dana untuk tenaga honorer, sehingga dana BOS bisa diambil untuk memberikan honor bagi para guru wiyata bakti. Namun ia tetap berharap pemerintah melakukan upaya agar honor guru wiyata bakti ditingkatkan.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Banyumas Tridjoko Heranto mengungkapkan honor guru sebesar Rp75.000 atau Rp100.000 sudah tidak manusiawi. Sebab honor sebesar itu tidak mungkin bisa mencukupi. "Oleh karena itu, kami berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib guru wiyata bakti. Apalagi sebetulnya kinerja mereka sama dengan guru PNS yang kini telah mendapat gaji lebih baik dan tunjangan sertifikasi," jelasnya. =/mtvn\= .
Ketua Forum Komunikasi Guru Wiyata Bakti (FKGWB) Banyumas Sri Djatmiko mengatakan, mereka mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan sekolah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komite Sekolah. Guru bergaji Rp75.000 tersebut umumnya berada di wilayah pinggiran. "Mereka umumnya merupakan guru yang baru mengabdi. Memang jumlahnya banyak. Mereka diberi honor sesuai dengan kemampuan sekolah," katanya, Senin (21/1).
Secara terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyumas Takdir Widagdo menyatakan sebetulnya tugas guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru wiyata bakti sama saja. "Sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian. Kami berharap pemerintah memberikan perhatian dengan honor yang sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK)," ujarnya.
Menurut Takdir, dalam bantuan operasional sekolah (BOS) diatur mengenai pemberian dana untuk tenaga honorer, sehingga dana BOS bisa diambil untuk memberikan honor bagi para guru wiyata bakti. Namun ia tetap berharap pemerintah melakukan upaya agar honor guru wiyata bakti ditingkatkan.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Banyumas Tridjoko Heranto mengungkapkan honor guru sebesar Rp75.000 atau Rp100.000 sudah tidak manusiawi. Sebab honor sebesar itu tidak mungkin bisa mencukupi. "Oleh karena itu, kami berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib guru wiyata bakti. Apalagi sebetulnya kinerja mereka sama dengan guru PNS yang kini telah mendapat gaji lebih baik dan tunjangan sertifikasi," jelasnya. =/mtvn\= .
Tweet

Top 5 Popular of The Week
-
CIANJUR - Selain salah satu paslon dilaporkan ke Bawaslu RI, Tim Advokasi Paslon Pilkada Kabupaten Cianjur nomor tiga, Suranto-Aldwin Raha...
-
Temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tentang proyek penanggulangan banjir di Perumnas 3 Kelurahan Aren Ja...
-
Cianjur - Dari 1.240.000 surat suara yang diterima KPUD Cianjur, Jawa Barat, untuk keperluan Pilkada 9 Desember mendatang, sekitar 2,5 perse...
-
SRAGEN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sragen menjatuhkan vonis pidana sebulan penjara kepada Camat Sambirejo Suhariyanto karena terb...
-
Kepala Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Ikin Sodikin, terdakwa kasus pelanggaran kampanye Pilkada Pangandaran, divonis...
-
Jakarta,-- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap Direktur PT Ciputra Optima Mitra Rudiyanto, Selasa (24/11) sore. Rudiya...
-
JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji ada atau tidak tindak pidana kasus korupsi dalam pencatutan nama Presiden Joko Widod...
-
Bandung - Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2016 di Jabar telah diteken Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Upah tertinggi yakni Kabupaten K...
-
Cianjur – Akhirnya, sejumlah pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Cianjur 2105 dilaporkan ke sejumla...
-
JAKARTA, -- Walikota Palembang, Sumatera Selatan, Eddy Santana Putra MT menikahi siri model panas, Eva Ajeng tanpa seizin istrinya, Sri...