BANDUNG - Sekitar 1.000 buruh mengepung rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, di Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Jumat (20/11/2015). Kedatangan mereka untuk menyuarakan kenaikan UMK minimal 25 persen di seluruh Provinsi Jawa Barat.

Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, mengatakan aksi sengaja tidak digelar di Gedung Sate seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab buruh ingin aspirasinya didengar langsung dan diterima Aher.

"Di Gedung Sate kita tidak pernah ditanggapi, makanya melaksanakan aksi di rumah dinas," ujar Roy.

Roy mengatakan, keinginan buruh tersebut, sekaligus sebagai desakan kepada Aher agar mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. "Kita minta gubernur mengabaikan PP itu. Ada apa dengan gubernur, sehingga ngotot menggunakan PP itu," tegasnya.

Menurut Roy, ada daerah lain yang tidak memakai PP tersebut sebagai acuan untuk menentukan besaran kenaikan UMK. "DKI saja mengabaikan PP (dalam menentukan kenaikan UMK). Jawa Tengah dan Jawa Timur juga tidak memakai PP. Kenapa Jawa Barat begitu memaksakan memakai PP," cetusnya.

Bahkan, akibat kebijakan Aher tersebut, beberapa rekomendasi UMK dikembalikan, seperti Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta. Keduanya sama-sama menaikkan UMK di atas 11,5 persen.

"Ini yang membuat kita kecewa. Kenapa ini harus dipaksakan," tandas Roy.

Sebelumnya, Aher ngotot kenaikan UMK harus sesuai dengan PP tersebut yaitu sebesar 11,5 persen. Sementara kenyataan di lapangan, buruh ingin kenaikkan UMK jauh lebih besar dari itu.

Aksi massa dari 13 perwakilan buruh ini, sontak memacetkan arus lalu lintas di sekitar rumah dinas gubernur. Kawat berduri pun dipasang polisi agar massa tidak merangsek ke dalam. --- (okezone-201115) ---.